Jumat, Februari 26, 2010

Pansus Century I

Panitian pansus telah memberikan pandangan akhir dari tiap fraksi mengenai kasus bank Century. Hasilnya memang sangat diluar dugaan terutama bagi mereka yang mendukung keputusan bail out Century. Dari partai koalisi ada 2 partai yang ternyata justru menyatakan bahwa terjadi penyimpangan terhadap bail out bank Century, sedangkan dari partai oposisi ada kejutan yang sangat mengecewakan terutama bagi saya pribadi ketika Gerindra tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus ini.
PDIP sebagai partai oposisi menyatakan bahwa terjadi pelanggaran undang-undang dalam proses bail out tersebut dan pihak yang bertanggung jawab adalah Boediono sebagai kepala BI pada saat itu dan juga Sri Mulyani yang saat itu bertindak sebagai ketua KSSK. PKS juga sependapat dan mengusulkan agar kepolisian segera mengusut hal tersebut secara hukum. Golkar yang juga merupakan partai koalisi tidak kalah garang, dengan tegas menyatakan bahwa terjadi korupsi dalam proses tersebut dan walaupun hanya menyebutkan inisial tapi pada akhir penyampaian pandangan fraksinya, anggota DPR dari fraksi Golkar tersebut menyebutkan secara gamblang siapa saja yang bertanggung jawab.
Hanya partai Demokrat dan PKB yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan terhadap bank Century sudah sesuai dengan UU dan tidak ada pelanggaran yang terjadi, namun ada pelanggaran pada saat merger pembentukan bank Century. PPP dan PAN lebih memilih untuk berada didaerah abu-abu dengan tidak menyatakan secara jelas pandangan mereka. Yang mengecewakan justru apa yang dipaparkan oleh Gerindra. Sebagai parta oposisi apa yang disampaikan oleh Gerindra sepertinya justru bertentangan dengan semangat oposisi mereka. Gerindra justru tidak menyebutkan subjek yang bertanggung jawab terhadap kasus tersbut.
Bila melihat hal ini tentunya diharapkan hasil keputusan pansus tidak berbeda dengan pandangan mayoritas anggota pansus yang menyatakan bahwa memang terjadi pelanggaran dalam bail out bank Century. Keputusan pansus yang nantinya akan dibahas dalam sidang paripurna hendaknya tidaklah bertentangan dengan keinginan rakyat. Tentunya kita tidak mengharapkan bahwa nanti pada saat sidang paripurna, justru menghasilkan keputusan yang berbeda dengan kesimpulan akhir panitia pansus. Apabila ini yang benar terjadi, sungguh anggota DPR benar-benar telah mengkhianati rakyat Indonesia dan apabila lobi-lobi yang gencar dilakukan oleh partai Demokrat berhasil mencapai tujuannya maka seharusnya rakyat tahu siapa dan apa yang sebenarnya busuk di negara kita ini.
Yang sangat saya sesalkan adalah bagaimana mungkin banyak dari akademisi bahkan para ahli yang justru memberikan dukungan kepada pengambilan keputusan ini, ketika sudah jelas banyak peraturan dan perundang-undangan yang dilanggar dan dibuat hanya untuk meloloskan perbuatan ini. Inilah yang harus ditanggung oleh masyarakat Indonesia, bagaimana para pemimpinnya masih saja berfikir bahwa mereka berhak untuk terus membodohi rakyatnya dengan alasan kepentingan nasional. Inilah nasib masyarakat Indonesia yang nasibnya tergantung dari segelintir orang yang mampu membeli kekuasaan dengan uang.
Semoga hasil paripurna nanti sesuai dengan tuntutan dan hati nurani rakyat, karena apabila tidak....