Kinerja Kabinet SBY Tahun Pertama

Kinerja kabinet bentukan SBY pada tahun pertama ini sungguh menunjukkan hasil yang jauh dari harapan. Para mentri yang seharusnya membantu kerja presiden justru banyak membuat blunder yang justru merugikan rakyat. Saling lempar tanggung jawab antar departemen sudah menjadi hal biasa. Bahkan persoalan tabung gas yang sudah mencapai lebih dari satu tahun belum teratasi dengan sempurna. Pemerataan pembangunan yang sangat diharapkan sehingga tidak terjadi pemusatan penduduk di perkotaan tidak terjadi, bahkan boleh dibilang pembangunan oleh departemen pekerjaan umum mencapai titik nadir pada tahun ini. Kita tidak melihat rencana yang jelas dalam 5 tahun ini apa yang akan dilakukan oleh DPU untuk kemajuan bangsa kita ini.
Sedangkan departemen yang dari dulu memang sudah menjadi biang kerok bukannya bertambah baik malah makin menjadi-jadi. Departemen agama yang masih saja gamang dalam menentukan nasib ahmadiyah di Indonesia yang mengakibatkan gesekan di masyarakat. Sedangkan untuk pelaksanaan haji, masih saja ada calon haji yang terlantar dan kamp pemerintah Indonesia yang masih terlalu jauh dari pusat kegiatan Haji tersebut. Departemen sosial yang dipimpin agung laksono juga tidak jelas kinerjanya. Banyaknya bencana alam yang menimpa wilayah kita yang seharusnya dibantu dengan menggunakan dana yang ada tapi pada kenyataannya malah jauh dari harapan. Bantuan yang ditunggu-tunggu tidak juga datang dan manajemen penanganan bencana alam sampai sekarang masih belum jelas.
Departemen Kesehatan sama sekali tidak menunjukkan perubahan berarti. Tidak aka penambahan tenaga kesehatan didaerah-daerah terpencil dan juga obat-obatan yang sangat kurang. Seharusnya departemen kesehatan lebih mengutamakan perbaikan di hulu daripada di muara dimana mencegah lebih baik daripada mengobati. Hendaknya departemen kesehatan turun kelapangan dengan membawa tenaga-tenaga kesehatan yang memadai sehingga masyarakat kelas menengah kebawah yang rentah terhadap penyakit dapat dicegah sedini mungkin. Ada anekdot yang menyatakan bahwa "Orang miskin di Indonesia dilarang sakit". sungguh miris bila kita membaca hal itu. Pelayanan kesehatan hanya bisa didapatkan oleh mereka yang mempunyai uang. Memang diluar negri mengenal apa yang namanya asuransi, namun disini juga dikenal dengan adanya jaring pengaman nasional. Hal inilah yang harusnya disempurnakan pelaksanaannya sehingga rakyat kecil mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
Indikasi yang menunjukkan kemajuan suatu bangsa antara lain perekonomiannya. Memang perdagangan saham atau IHSG mengalami peningkatan dan juga kegiatan ekonomi lainnya, tapi hal itu hanya menyentuh segelintir orang dan kebanyakan hal itu lebih didukung dari aksi pemain luar negeri di negara kita. Tapi bagaimana dibilang ekonomi kita sudah bagus bila masih saja ada orang yang kelaparan dan pengangguran yang semakin tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Menurunnya investasi dari luar lebih disebabkan karena tidak percayanya investor asing terhadap undang-undang dan peraturan di Indonesia.
Aparat penegak hukum, nah hal inilah yang sedang menjadi hot issue belakangan ini. Kepolisian dan kejaksaan yang penuh dengan para mafia yang mengatur hasil hukum di negara kita ini. Usaha untuk melemahkan KPK dan banyak lainnya. Kepolisian mempunyai yel melindungi dan melayani, tapi yang terjadi justru kebalikannya. Penghargaan terhadap aparat penegak hukum di Indonesia semakin rendah. Kini banyak terjadi perselisihan antara massa dengan polisi bukan antara massa dengan massa. Masalah premanisme yang dibekingi oleh aparat dan juga tidak adaknya tindakan yang tegas terhadap perbuatan anarki organisasi masyarakat. Seakan-akan polisi seperti tak berdaya menindak oknum-oknum tersebut. Sekarang ini mereka yang ingin memperbaiki citra kepolisian malah masuk penjara dan mereka yang menghancurkannya malah mendapat pujian. Kepolisian pada masa kepemimpinan Hendarso danuri merupakan masa yang kelam buat kepolisian dan kini akan diganti oleh timur pradopo yang jelas-jelas terlibat dalam kerusuhan mei 98. Hebat memang negara kita ini.
Semakin banyaknya peraturan baru dari pemerintah yang justru menyengsarakn rakyat, seperti pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Pemerintah seakan-akan berupaya untuk mengikuti standar Internasional terhadap semua kebutuhan rakyat kita, sedangkan rakyat kita kebanyakan berada dibawah standar tersebut. Hal ini mengakibatkan apabila dipaksakan malah akan membawa kemerosotan yang lebih besar lagi.
(part 1)